TAMPUNG ASPIRASI MAHASISWA, PEMPROV SIAPKAN LANGKAH STRATEGIS AKSELERASI PERTUMBUHAN IPM DARI DESA

No  :   262  /RO-ADPIM/2025

Ket : Publish

TAMPUNG ASPIRASI MAHASISWA, PEMPROV SIAPKAN LANGKAH STRATEGIS AKSELERASI PERTUMBUHAN IPM DARI DESA

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., menerima audiensi dari gabungan Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) Kalimantan Barat bertempat di Ruang Ruai Telabang Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (8/5/2025).

Ketua Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kalimantan Barat yang diketuai Sheer Khan dan kawan-kawan menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pembangunan daerah, meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir.

Dalam dialog yang dilaksanakan bersama Gubernur Kalbar di Sheer menyatakan bahwa kenaikan IPM Kalbar dari sekitar 68 pada 2022 menjadi 71,19 pada 2024 patut diapresiasi, namun menurutnya belum mencerminkan potensi daerah yang kaya akan sumber daya alam.

“IPM merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat karena mencakup pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan kekayaan alam seperti emas, bauksit, dan sawit, seharusnya Kalbar bisa lebih maju,” ujarnya.

Kemudian, dirinya menilai sektor pendidikan dan pertanian belum digarap secara optimal. Katanya, masih banyak warga yang bergantung pada pekerjaan informal, seperti guru honorer atau buruh tani, tanpa perlindungan sosial dan jaminan penghasilan layak.

Sheer juga menyoroti ketimpangan pendidikan, terutama di wilayah pedalaman. Ia mencontohkan kondisi SD di Desa Kuala Mandor A, yang tidak memiliki perpustakaan karena bangunannya roboh akibat angin kencang, serta kekurangan guru.

“Rata-rata lama sekolah di Kalbar masih 7,78 tahun. Itu berarti sebagian besar masyarakat hanya berpendidikan hingga SMP kelas dua,” katanya.

Masalah serupa terjadi di bidang sanitasi dan kesehatan. Menurutnya, masyarakat di desa sekitar satu jam dari Kota Pontianak masih menggunakan air parit sawit untuk mandi dan mencuci, yang beresiko menyebabkan penyakit kulit.

Ia juga menyoroti angka pengangguran terbuka Kalbar yang masih berada di atas rata-rata nasional, yakni 4,88 persen, serta kemiskinan ekstrem yang masih menyentuh sekitar 1.900 jiwa.

“Kemiskinan ekstrem bukan sekedar tidak punya makanan, tapi hidup tanpa kepastian, bahkan untuk dua jam ke depan. Ini realitas yang tidak bisa kita abaikan,” tegasnya.

Sheer mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyambut baik masukan - masukan positif dari penyampaian mahasiswa yang peduli akan kondisi Kalimantan Barat terkini itu.

Norsan berkomitmen, pemerintah provinsi untuk mempercepat peningkatan IPM melalui pendekatan pembangunan dari desa ke kota.

“IPM kita masih di posisi lima regional Kalimantan dan ke-30 nasional dari 38 provinsi. Ini menjadi perhatian serius. Kita tidak bisa lagi membangun dari kota ke desa, tapi sebaliknya,” ujarnya.

Pemprov Kalbar juga akan meluncurkan program “Gema Membangun Desa” mulai mendatang 2026, yang mengintegrasikan pelayanan lintas sektor langsung ke desa. OPD dan instansi vertikal seperti dinas pendidikan, kesehatan, imigrasi, hingga kepolisian akan hadir secara terpadu dalam memberikan pelayanan di tingkat desa.

“Ini cara konkret untuk mengangkat IPM, dengan menyentuh langsung masyarakat di akar rumput,” jelasnya.

Norsan juga mengungkapkan bahwa masih banyak warga usia produktif yang hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP. Untuk itu, Pemprov akan memperluas program pendidikan non-formal seperti paket A, B, dan C, serta mendorong pembelajaran berbasis komunitas dan teknologi.

Pada bidang kesehatan, dikatakannya pemerintah akan terus berupaya menurunkan angka stunting melalui edukasi gizi, revitalisasi posyandu, dan penyediaan akses air bersih serta sanitasi yang layak.

“Di banyak desa, jamban sehat dan air bersih masih jadi barang langka. Ini sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Kita akan intervensi secara terintegrasi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi pola konsumsi, terutama bagi keluarga nelayan dan petani yang cenderung menjual seluruh hasil tangkapan atau panen.

“Gerakan makan ikan akan digalakkan lagi agar anak-anak tidak kekurangan gizi karena pola konsumsi yang keliru,” ujar Ria Norsan.

Dalam dialog tersebut, Ria Norsan juga menyampaikan apresiasi atas aspirasi mahasiswa terkait Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional. Ia menegaskan komitmen Pemprov sebagai mediator yang adil antara pekerja dan pengusaha, termasuk dalam penentuan upah minimum.

“Kami ingin menciptakan keseimbangan antara kebutuhan buruh dan keberlanjutan usaha. Semua harus dirundingkan secara bijak,” katanya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Kalbar menargetkan peningkatan IPM hingga menembus posisi tiga besar regional Kalimantan dan peringkat 15–20 nasional dalam lima tahun ke depan.

Diakhir pertemuan tersebut, Ketua Koordinator BEM Kalbar Sheer Khan berkesempatan menyerahkan dokumen yang berisikan tentang sejumlah isu yang diperkuat dengan tanda tangan dari perwakilan BEM perguruan tinggi di kalbar kepada Gubernur untuk kemudian dikawal dan dijadikan bahan rumusan kebijakan dalam implementasi program pemerintah. (Rfa/irm)