SEKDA KALBAR APRESIASI PENYAJIAN DATA BPS, DUKUNG PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

No  : 171 /RO-ADPIM

Ket : Publish

 

SEKDA KALBAR APRESIASI PENYAJIAN DATA BPS, DUKUNG PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

 

PONTIANAK - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., mengapresiasi kinerja BPS sebagai lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk menyediakan data. Penyampaian berita resmi statistik sebagai bentuk keterbukaan terhadap informasi pemerintahan beserta capaian-capaian yang diraih oleh daerah khususnya Kalimantan Barat.

 

Kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan antara lembaga statistik dengan masyarakat, memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama.

 

“BPS menghasilkan angka-angka yang merupakan potret dari kondisi yang sebenarnya, penting bagi Pemerintah Daerah untuk paham terhadap angka-angka yang dirilis BPS sebagai dasar dalam melakukan intervensi kebijakan agar tepat sasaran,” ucap Harisson saat mengikuti kegiatan Rilis Berita Resmi dari Badan Pusat Statistik di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/4/2025).

 

Berita resmi statistik kali ini terkait angka inflasi, nilai tukar petani, ekspor impor, pariwisata dan transportasi yang dinantikan untuk melihat capaian pembangunan di Kalbar setiap bulannya.

 

“Data BPS ini kita pakai untuk menyusun kebijakan-kebijakan strategis terkait rencana pembangunan ke depan, jadi saya minta Kepala Dinas beserta jajarannya untuk memperhatikan dan memahami data yang dirilis oleh BPS dan evidence based policy yang sudah menjadi tuntutan birokrasi untuk masyarakat kita semakin sejahtera,” ujarnya mengakhiri sambutannya.

 

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar, Muh Saichudin, S.Si., M.Si., menyampaikan bahwa angka inflasi Kalbar (y-on-y) Maret 2025 sebesar 0,94 persen.

 

“Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang sebesar 1,74 persen dengan IHK sebesar 108,62 dan terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 105,84,” ucapnya melalui Video Conference.

 

Ia mengungkapkan Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran.

 

“Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,98 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,55 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,35 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,24 persen, kelompok transportasi sebesar 0,90 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,70 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,39 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,95 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,79 persen,” ungkapnya.

 

Selain itu, dirinya menambahkan untuk dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 5,72 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,56 persen.

 

“Untuk tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Barat month to month (m-to-m) Maret 2025 sebesar 1,23 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,01 persen,” tambahnya.

 

Selanjutnya, Kepala BPS Kalbar memaparkan perkembangan Ekspor dan Impor Kalbar Pada Bulan Februari 2025 dihadapan Sekda Kalbar beserta jajarannya.

 

“Nilai ekspor Kalbar Februari 2025 turun 13,72 persen dibanding Januari 2025, yaitu dari US$194,59 juta menjadi US$167,89 juta. Jika dibandingkan periode Januari–Februari 2025 terhadap periode yang sama tahun 2024, naik 20,83 persen. Sedangkan Nilai impor Februari 2025 naik 11,75 persen dibanding Januari 2025, yaitu dari US$30,29 juta naik menjadi US$33,85 juta,” tutupnya.

 

Dengan penyampaian data statistik yang komprehensif ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat semakin optimal dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara BPS dan Pemerintah Daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang terukur dan berorientasi pada data.(wnd/ica)

08 April 2025