SEKDA HARISSON TEKANKAN PENCEGAHAN KARHUTLA DI KALBAR
No : 235 /RO-ADPIM/2025
Ket : Publish
SEKDA HARISSON TEKANKAN PENCEGAHAN KARHUTLA DI KALBAR
PONTIANAK - Bertempat di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., dengan didampingi Kepala Dinas LHK Kalbar dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar mengikuti apel kesiapsiagaan penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara virtual, Selasa (29/4/2025).
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Budi Gunawan, di Lapangan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.
Menko Polkam mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dilakukan dalam menghadapi ancaman karhutla yang kerap melanda di sejumlah wilayah di Indonesia.
“Kerja sama yang solid menjadi kunci utama dalam pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan seluruh elemen dari pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri serta masyarakat harus terus dijaga,” katanya.
Ia menjelaskan melalui apel tersebut dapat menjadi bentuk komitmen semua pihak dalam menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dikarenakan karhutla dampaknya tidak hanya menyangkut kepada aspek kerugian lingkungan dan kesehatan masyarakat semata, namun juga berdampak pada aspek geopolitik kawasan.
"Asap lintas negara yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan telah menjadi perhatian serius dari seluruh dunia yang dapat memicu komplain bahkan gugatan dari negara-negara tetangga kita. Karena itu Bapak Presiden juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu-isu kebakaran hutan," jelasnya.
Upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional di dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah telah membentuk Desk koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 13 Maret 2025.
"Desk ini dibentuk untuk memastikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat lebih berkoordinasi dengan baik, lebih cepat dan semakin lebih efektif," tutup Menko Polkam.
Sementara itu Sekda Kalbar mengungkapkan untuk daerah Kalbar diprediksi oleh BMKG akan terjadi kemarau basah hingga akhir tahun 2025, namun Sekda meminta kepada seluruh pihak untuk tetap waspada karhutla.
“Sebenarnya yang paling penting untuk dilaksanakan itu adalah pencegahan karhutla dari tingkat desa. Di desa itu biasanya ada masyarakat peduli api, kemudian ada rekan-rekan dari Babinsa, Babinkhamtibmas, kemudian mungkin ada teman-teman dari LSM. Intinya harus ada komitmen untuk melakukan pencegahan dari awal.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalbar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, masyarakat diharapkan melapor jika ingin membakar lahan.
“Misalnya ada yang mau bakar lahan, dia harus melapor sesuai dengan Perda Nomor 02 Tahun 2022 itu, dan membakar tidak boleh di lahan gambut, yang boleh 2 hektare itu di lahan mineral, di lahan gambut justru tidak boleh.
Harisson kembali menegaskan bahwa hal terpenting adalah pencegahan karhutla, ia berharap masyarakat dapat menjaga daerahnya dari kebakaran hutan dan lahan.
“Jadi yang utama kita harus lakukan itu adalah pencegahan, masyarakat diharapkan benar-benar dapat bertanggungjawab dalam menjaga daerahnya terhadap kebakaran hutan dan lahan. Seandainya sudah terjadi kebakaran, hal ini menjadi rumit karena besar sekali pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk memadamkan kebakaran lahan atau karhutla, jadi sekali lagi lebih baik kita mencegah,” tutupnya.(Wnd/irm)