PJ SEKDA PIMPIN RAKOR PEMBAHASAN INTEGRASI RTRW PERAIRAN PESISIR KE DALAM RPD PROV. KALBAR 2024-2044
PJ SEKDA PIMPIN RAKOR PEMBAHASAN INTEGRASI RTRW PERAIRAN PESISIR KE DALAM RPD PROV. KALBAR 2024-2044
PONTIANAK - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., memimpin Rapat Forum Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Terkait Integrasi dan Penyesuaian Muatan Pengaturan Perairan Pesisir ke Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2044, Selasa (13/8/2024).
Salah satu menjadi dasar terselenggaranya kegiatan tersebut dalam rangka Penyesuaian Muatan Pengaturan Perairan Pesisir ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2044 melalui Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Provinsi Kalimantan Barat.
Rapat ini diselenggarakan dalam membahas integrasi dan penyesuaian muatan pengaturan perairan pesisir ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2044.
Dalam rapat tersebut, Pj Sekda Kalbar Mohammad Bari secara langsung menyimpulkan beberapa kesepakatan penting yang disepakati diantaranya:
1. Penggunaan kaidah pengisian field catatan (remark) untuk mengatasi permasalahan kawasan hutan yang melewati garis pantai dan berada di kawasan konservasi perairan pesisir serta kawasan pemanfaatan umum.
2. Penetapan rencana peruntukan ruang di sekitar garis pantai yang belum ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa kawasan ekosistem mangrove.
3. Penyesuaian arahan pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat ini didasari oleh berbagai peraturan dan keputusan, termasuk Perda Provinsi Kalimantan Barat tentang RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta beberapa Keputusan Menteri terkait kawasan konservasi perairan, mangrove, dan pelabuhan di Kalimantan Barat.
Bari menekankan pentingnya integrasi ini untuk memastikan perencanaan tata ruang yang komprehensif dan berkelanjutan bagi Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2024-2044.
"Saya sangat mengapresiasi hasil dari rapat koordinasi hari ini. Kesepakatan yang kita capai merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya kita untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang lebih baik dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mengintegrasikan pengaturan perairan pesisir ke dalam RTRW, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat”, tutupnya. (Rfa/ica)