Pj GUBERNUR HARISSON HADIRI RAKOR LINSEK MANTAP PRAJA KAPUAS TAHUN 2024

Pj GUBERNUR HARISSON HADIRI RAKOR LINSEK MANTAP PRAJA KAPUAS TAHUN 2024 

 PONTIANAK - Menjelang dilaksanakannya Pilkada serentak Tahun 2024, Polda Kalbar menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Kapuas 2024 di Ruang Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Senin (19/8/2024).

Dalam Rakor tersebut turut dihadiri langsung Penjabat Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., beserta seluruh jajaran Forkopimda Kalbar serta pimpinan partai politik yang ada di Kalimantan Barat.

Rakor yang mengambil tema Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan ”MANTAP PRAJA KAPUAS-2024” dibuka oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., kemudian dilanjutkan dengan paparan Pj Gubernur serta panel diskusi bersama seluruh stakeholder yang hadir pada acara tersebut.

Dalam paparannya, Pj Gubernur Kalbar dr. Harisson menyampaikan beberapa  hasil kesepakatan Pemerintah, DPR RI dan Penyelenggara Pemilu pada Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 24 Januari dan 4 Juni 2024.

“Kita ketahui bersama bahwasanya telah diputuskan bahwa Pilkada Serentak 2024, InsyaAllah akan dilaksanakan pada Hari Rabu 27 November 2024. Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan 1 Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, 12 Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan 2 Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota. Wilayah pemilihan berada di 12 Kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari 147 kecamatan, 2.046 desa/99 kelurahan. Akan ada sebanyak 10.451 TPS dengan jumlah DPS Pilkada 2024 sebanyak 3.958.164 pemilih”, ucap  Harisson.

Sejalan dengan hal tersebut dirinya menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran dalam pilkada serentak tahun 2024 yaitu terkait penyediaan dana pilkada (NPHD), penyiapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta koordinasi kelancaran teknis penyelenggaraan pilkada pada masing-masing pemerintahan daerah.

Terkait penyediaan dana pilkada, total pendanaan Pilkada Serentak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar Rp.409.500.300.000 dengan rincian bagi KPU sebesar Rp.118.800.000.000 dan Bawaslu sebesar Rp.28.200.120.000 yang telah dicairkan pada tahun 2023 dan KPU sebesar Rp.178.200.000.000, Bawaslu sebanyak Rp.42.300.180.000, Polda sebesar 26.250.000.000 dan Kodam XII/TPR sebesar Rp.15.750.000.000 yang akan digunakan pada tahun 2024.

Selanjutnya, terkait Penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPU, Pemda dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat maupun Dukcapil kabupaten/kota sangat mendukung proses pemutakhiran data pemilih baik itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) maupun persiapan dalam menghadapi pemutakhiran data pemilih Pilkada Tahun 2024. 

"Semua hal yang terkait data kependudukan saat ini terpusat di KPU RI, yang nantinya akan diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota. Kemendagri juga akan memberikan akses untuk mengecek data kependudukan melalui portal kependudukan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memverifikasi data pemilih," ungkap Pj Gubernur Harisson.

Harisson juga menyampaikan terkait hal - hal yang menjadi faktor dalam mendukung kelancaran Pilkada 2024.

“Pertama, kelancaran operasional dalam setiap pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU dan KPUD di daerah masing-masing secara paralel, Kedua, Pemerintah Daerah juga memberikan fasilitasi pengembangan networking, harmonisasi antara hubungan kerja semua pemangku kepentingan pada pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, di daerah, ketiga, keamanan pada jajaran penanggung jawab keamanan daerah sesuai dengan rencana kerja, aturan main dan rambu-rambu masing-masing, Keempat, khusus dalam setiap tahapan kegiatan jika KPU di daerah masing-masing mengalami kesulitan dan hambatan, seperti halnya menyiapkan ruang penyimpanan logistik (gudang), sosialisasi dan distribusi kartu suara dan lainnya. Kepala Daerah mendeteksi dan memonitor secara terus menerus kebutuhan tersebut," terangnya.

Dirinya juga meminta kepada penyelenggara (KPUD, Bawaslu Daerah dan DKPP), pastikan penyelenggaraan seluruh tahapan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai rencana. 

"Pastikan netralitas penyelenggara Pilkada Serentak 2024. Siap untuk menjamin terlaksananya kontestasi demokrasi yang akuntabel. Jaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Pastikan pemilu terlaksana aman, lancar dan damai," pinta Harisson.

Diakhir paparanynya, Harisson mengharapkan agar semua bisa bersama-sama merajut dan menjalin semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan komitmen bersama untuk menjaga kokohnya NKRI. 

“Kita harus ingat bahwa pilihan politik boleh berbeda namun harus saling menghormati dan menghargai pilihan masing-masing. Kita juga harus bijak dalam membaca berita melalui media sosial serta tidak terprovokasi dengan pemberitaan yang tidak terbukti kebenarannya dan berita hoaks lainnya yang dapat menimbulkan konflik. Mari bersama-sama kita ciptakan pesta demokrasi tahun 2024 di Indonesia yang menyenangkan dan memiliki legitimasi kuat. Dengan demikian para pemimpin bangsa/daerah mampu untuk meneruskan cita-cita besar dari para pendiri negara kita ini," tutupnya. (Rfa/irm)