PERINGATI HARI OTDA KE-XXIX, WAGUB KRISANTUS TEKANKAN KESELARASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

No  :  229 /RO-ADPIM

Ket : Publish

 

PERINGATI HARI OTDA KE-XXIX, WAGUB KRISANTUS TEKANKAN KESELARASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

 

PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menjadi inspektur upacara dalam rangka Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke 29 Tahun 2025 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jum'at (25/4/2025).

 

Melalui peringatan HUT Otda tahun 2025 Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

 

Upacara diikuti secara paralel oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama dari Pemerintah Provinsi Kalbar.

 

Dalam sambutan Mendagri yang dibacakan Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan bahwa apa yang telah ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama Bangsa Indonesia dalam dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas. 

 

“Saya kira ini sama halnya dengan satu tujuan untuk meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kita harus berupaya semaksimal mungkin dalam menggali potensi daerah untuk kemajuan daerah serta mensejahterakan masyarakat Kalbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin Kalbar dan masyarakat ini tidak mati seperti di lumbung padi. Saya ingin PAD kita tidak hanya sebatas karangan. Meskipun kita sedang efisiensi anggaran akan tetapi sebatas program yang bisa menghasilkan duit jangan sampai dicoret, jangan dikurangi, bahkan untuk cari duit itu harus diprioritaskan," kata Wagub Kalbar Krisantus.

 

Krisantus juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

 

Dalam rapat koordinasi jelang puncak Hari Otoda, Krisantus mengajak seluruh pimpinan OPD di Kalbar untuk meninggalkan pola pikir birokratis yang kaku dan mulai mengedepankan pendekatan lintas sektor dan inovatif.

 

“Saya harap regulasi sudah siap, minimal dalam bentuk rancangan. Kalau ada hambatan, saya siap bersama Bapak-Ibu sekalian untuk berargumentasi ke kementerian. Tidak boleh lagi pesimis,” ujarnya.

 

Krisantus juga mengingatkan agar anggaran untuk kegiatan yang berpotensi meningkatkan pendapatan tidak dipangkas, justru harus menjadi prioritas. Ia mencontohkan pengadaan kapal keruk yang berhasil direalisasikan melalui skema investasi tanpa membebani APBD.

 

Wagub juga menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur layanan publik, termasuk gedung Samsat yang dinilai belum layak. 

 

“Gedung Samsat tempat cari duit, tapi keramik lepas-lepas. Ini tidak boleh terjadi. Bukan untuk bermegah - megahan, tapi kita pikirkan juga kenyamanan bagi masyarakat yang juga sudah taat membayar pajak”, timpalnya.

 

Ia mengajak seluruh OPD berpikir secara menyeluruh dalam merancang kebijakan, menjaga integritas, dan membangun sinergi antar-instansi. 

 

“Saya ingin Bapak-Ibu di ruangan ini juga sejahtera, tapi dengan cara-cara yang halal. Jadi jangan jadi benalu, hanya berfikir untuk menggerus APBD,” ucapnya.

 

Krisantus menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kehadiran seluruh OPD dalam pertemuan lanjutan pada 28 April 2025 untuk memfinalisasi regulasi pendukung peningkatan PAD dan menyusun strategi pembangunan yang lebih efektif.

 

Dengan semangat Hari Otonomi Daerah ke-29, sinergi yang kuat antar seluruh tingkatan pemerintahan dan antar Organisasi Perangkat Daerah di Kalimantan Barat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebijakan yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah. 

Fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan efisiensi anggaran, serta pembenahan infrastruktur layanan publik, diharapkan dapat mempercepat kemajuan Kalimantan Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(rfa/ica)

25 April 2025