PENGUATAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS PARTISIPASI
No : 933 /RO-ADPIM
Ket : Publish
PENGUATAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS PARTISIPASI
PONTIANAK - Pj Gubernur Kalimantan Barat membuka kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan Prov Kalbar didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Drs. Ignasius IK, SH., M. Si., beserta jajaran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar Frans Zeno, S. STP., di Hotel Golden Tulip, Rabu (18/12/20224).
Harisson menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mewujudkan pengelolaan perikanan partisipatif untuk memaksimalkan subsektor perikanan tangkap dalam pembangunan yang mendukung program pemberian makanan bergizi pada Januari 2025 dengan melibatkan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Kalimantan Barat.
"Subsektor perikanan tangkap memiliki peran strategis sebagai sumber bahan pangan, pembukaan lapangan kerja, dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang melimpah, berdasarkan Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022, potensi sumber daya ikan di WPPNRI 711, termasuk perairan Kalbar, mencapai 1,3 juta ton per tahun," ujarnya.
Harisson juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, rumitnya koordinasi antar instansi, perubahan regulasi, hingga keterbatasan sarana prasarana dan ketersediaan BBM untuk nelayan.
"Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemangku kepentingan yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta USAID Ber-IKAN sepakat membentuk KPBP. Komite ini diharapkan menjadi platform sinergi dan inovasi untuk meningkatkan pengelolaan perikanan berbasis partisipasi," ungkapnya.
Pj Gubernur Kalbar mengapresiasi dukungan USAID melalui program USAID Ber-IKAN yang telah bermitra dengan pemerintah daerah untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
"Kami percaya, dengan adanya kolaborasi dari semua pihak, kita dapat menangani isu keberlanjutan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Di kesempatan berbeda Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, Frans Zeno menyampaikan bahwa kegiatan ini sekaligus dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Gubernur Kalbar tentang pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Kalimantan Barat.
"Kita bersyukur dalam pembentukan ini bisa di dukung oleh USAID Ber-IKAN yang juga menegaskan komitmen mendukung perikanan skala kecil yang memainkan peran penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan. Hari ini menjadi tonggak sejarah dengan inisiasi forum kolaborasi antarpelaku di sektor perikanan, mulai dari nelayan, industri, akademisi, hingga kelompok masyarakat," tuturnya.
Ia juga berharap forum ini dapat menjadi ruang berbagi informasi, kolaborasi, dan solusi atas berbagai tantangan seperti kesehatan ekosistem laut, konservasi keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan perikanan.
"Pengelolaan perikanan berbasis partisipasi menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola perikanan skala kecil di Kalbar. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan rencana pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan," imbuhnya.(Ais/irm)