OPTIMALISASI PERAN TPAKD UNTUK AKSES KEUANGAN YANG LEBIH LUAS
No: 195 / RO-ADPIM / 2025
Ket: Publish
OPTIMALISASI PERAN TPAKD UNTUK AKSES KEUANGAN YANG LEBIH LUAS
PONTIANAK - Dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Tahun 2024 serta menetapkan program kerja Tahun 2025, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., membuka secara langsung agenda Rapat Pleno TPAKD Provinsi Kalbar Tahun 2025 di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (16/4/2025).
Wagub menegaskan TPAKD Provinsi Kalbar dapat dinilai baik, jika akses keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota juga dinilai baik. Hal tersebut merupakan sebuah sistem dalam upaya menciptakan akses keuangan yang lebih luas.
“Jadi tentu kami Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat akan selalu mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar agar selalu komprehensif, bisa selaras terkait masalah akses keuangan di daerah kita masing-masing,” ujar Wagub.
Ia berharap agenda tersebut dapat diikuti hingga selesai oleh Bupati/Walikota se-Kalbar maupun Pimpinan Lembaga Keuangan untuk mencapai target-target kerja tahun 2025.
“Saya harapkan bapak/ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan tentu sampai tuntas,” tutupnya.
Usai Wagub membuka Rapat Pleno TPAKD Provinsi Kalbar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., langsung memimpin agenda tersebut dengan membacakan sambutan Gubernur Kalbar.
Sekda meminta kepada seluruh TPAKD Kabupaten/Kota maupun Lembaga Keuangan Kalbar dan pihak terkait dapat berkoordinasi dan bersinergi dalam mengevaluasi dan memperluas program atau membuat program percepatan lainnya yang inovatif dan implementatif.
“Dengan komitmen bersama, kita berharap pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, berorientasi pada pelayanan publik, dan membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Barat dalam lima tahun ke depan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan pada program tematik TPAKD tahun 2025 yakni Akselerasi Pemanfaatan Produk/ Layanan Pasar Modal, TPAKD Provinsi Kalimantan Barat telah mulai melaksanakan program kerja akselerasi dan perluasan produk saham dan galeri investasi selama dua tahun terakhir yakni tahun 2023 dan 2024 serta akan berlanjut terus mendukung program tematik tersebut.
“Berdasarkan data dari OJK pada tahun 2024, terdapat 187.255 SID (Single Investor Identification/Nomor Identitas Tunggal Pemegang Saham) di Kalimantan Barat, tumbuh 10,41% year on year (yoy), dengan tipe investor terbesar yakni Investor Individu (ID) sebesar 187.049 SID (99,89% dari total), dengan sebaran terbesar di Kota Pontianak sebanyak 56.808 SID (30,34% dari total), Kabupaten Kubu Raya sebanyak 20.331 SID (10,86% dari total), dan Kabupaten Ketapang sebanyak 15.327 SID (8,19% dari total). Secara nasional, Kalimantan Barat menduduki peringkat ke-15 dengan jumlah SID Total terbanyak, dan peringkat ke-2 SID Total terbanyak untuk regional Kalimantan setelah Kalimantan Timur,” ungkapnya.
Selain itu, dalam upaya memenuhi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), menetapkan target Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 sebesar 98%, yakni berdasarkan data BPJS Kesehatan KC Pontianak, UHC JKN-KIS di Kalimantan Barat pada tahun 2023 tercatat baru sebesar 88%, dengan peserta aktif baru mencapai 67,47%.
“Demikian pula halnya dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), dengan target UCJ sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2024 yakni sebesar 50,24%, sementara berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan KC Pontianak, capaian UCJ di Kalbar pada akhir tahun 2023 masih di bawah 35%,” jelas Sekda sembari menutup sambutan Gubernur.(wnd/nzr)